Efisiensi anggaran sedang ramai dibicarakan, terutama terkait kebijakan pemerintah. Kebijakan efisiensi ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan bahwa efisiensi tidak dilakukan kepada kebutuhan dasar pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial. Namun, pemangkasan anggaran dilakukan untuk seremonial kantor, seminar luar negeri dan agenda akhir tahun yang dipandang publik menghabiskan anggaran. Hasan berani memastikan bahwa uang kuliah, biaya operasional perguruan tinggi, beasiswa, KIP kuliah tidak dikurangi anggarannya.
Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Kabar terbaru, seperti dikutip kompas.id, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya. Tujuan efisiensi ini adalah untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara. Ia menyebut bahwa efisiensi ini akan dilakukan dalam tiga putaran.
Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun. BA BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tertentu.
Putaran kedua berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh K/L yang baru selesai dilakukan per 14 Februari 2025. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penyisiran anggaran itu dilakukan sampai ke satuan 9 atau item belanja rinci. Efisiensi anggaran tersebut awalnya ditargetkan Rp 306,7 triliun, tetapi bertambah menjadi Rp 308 triliun. Nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 K/L. Belum diketahui K/L mana saja yang akan menerima pengembalian anggaran. Dengan demikian, hasil efisiensi yang dikantongi Prabowo dari putaran kedua tersisa Rp 250 triliun.
Putaran ketiga adalah tambahan penerimaan yang disasar dari dividen badan usaha milik negara (BUMN). Pada putaran ini, efisiensi yang dilakukan ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Tujuan dan Respon Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menjelaskan, hasil efisiensi anggaran bukan hanya akan digunakan untuk MBG dan Danantara. Pemerintah akan ”mengembalikan” anggaran sebesar Rp 58 triliun ke 17 K/L dari hasil efisiensi yang sudah dilakukan di putaran kedua. Wihadi menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk menambah anggaran bagi program perbaikan sekolah, ketahanan pangan, dan lain sebagainya
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto menganggap angka penghematan anggaran yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya sangat membingungkan lantaran muncul tiba-tiba sehingga dipertanyakan asal sumber dana penghematan besar-besaran tersebut. Wija juga khawatir penghematan anggaran yang terjadi secara masif dan mendadak ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Menilai Kebijakan Efisiensi Anggaran
Sebetulnya, efisiensi anggaran dalam sebuah organisasi, seperti yang dilakukan dalam level dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan baik: agar sumber daya dikelola dengan lebih bijak, tidak dihambur-hamburkan. Dengan demikian, belanja yang dikeluarkan akan lebih produktif demi kemajuan organisasi.
Di atas kertas, efisiensi anggaran memang ideal. Pengurangan dilakukan pada hal-hal yang dinilai tidak berdampak langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan semisal seremonial, seminar luar negeri, dan agenda akhir tahun.
Dalam dalam pelaksanaanya, kerap ditemui kendala. Misalnya, meski biaya pendidikan tidak dipangkas, kebijakan efisiensi dapat berdampak pada aspek lain, seperti penelitian atau pengembangan institusi. Padahal, penelitian dan pengembangan memiliki banyak manfaat bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan juga peningkatan kualitas produk dan layanan. Di samping itu, berubahnya angka untuk efisiensi dalam waktu singkat akan menimbulkan ketidakpastian bagi perencanaan jangka panjang.
Pertimbangan Penting Sebelum Menerapkan Kebijakan Efisiensi
Sebelum melakukan efisiensi anggaran, diperlukan analisis yang saksama. Inovasi jangan sampai terhambat lantaran biaya operasional dikurangi. Organisasi terdiri dari unit-unit yang saling berkaitan. Artinya, sebelum memutuskan untuk menghemat, harus diperhatikan efek dominonya pada berbagai unit dalam organisasi.
Namun, efisiensi hendaknya tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya. Organisasi harus mencari sumber pendapatan baru. Organisasi harus menyeimbangkan penghematan dengan investasi untuk pertumbuhan.
Setiap penghematan harus memiliki tujuan strategis yang jelas. Jika tidak, efisiensi hanya akan menjadi pengurangan biaya tanpa manfaat nyata bagi perusahaan atau stakeholder. Organisasi wajib sungguh-sungguh memilah dan memilih antara apa yang tidak boleh tidak ada untuk mencapai tujuan strategis dan apa yang sekadar kemewahan keinginan. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Efisiensi seyogianya menjadi momentum untuk mengubah budaya birokrasi yang sering kali dianggap boros dan tidak efektif. Pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial, seperti seremonial kantor, seminar luar negeri, dan agenda akhir tahun, menunjukkan adanya upaya untuk menggeser fokus dari kegiatan yang bersifat simbolis dan seremonial menuju kegiatan yang lebih substantif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bagi sebuah perusahaan, efisiensi anggaran adalah menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang selama ini dilakukan secara berkala menambah nilai atau tidak. Jika tidak, seyogianya dihapuskan.
# Efisiensi Anggaran # Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 #Pemangkasan Anggaran #Makan Bergizi Gratis (MBG) #BPI Danantara #inovasi #budaya
