Kepemimpinan berperan penting bagi kesuksesan organisasi, baik di sektor publik maupun privat atau swasta. Faktor-faktor penentu suksesnya kepemimpinan seperti visi, komunikasi, strategi, dan pengambilan keputusan memang berlaku umum. Namun, konteks tempat beroperasinya pemimpin bermacam-macam. Prioritas, ekspektasi, dan tantangan sektor publik tidak sama dengan sektor swasta. Karena itu, gaya dan strategi kepemimpinanya pun harus berbeda.
Sebelumnya, mari sekilas menengok kembali pengertian sektor publik dan sektor swasta.
Pengertian Sektor Publik dan Sektor Swasta
Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor ini menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Komposisi sektor ini berbeda antarnegara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
Sedangkan sektor swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai mayoritas kepemilikan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya ialah perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi.
Perbedaan Kepemimpinan Sektor Publik dan Swasta
1. Tujuan kepemimpinan
Tujuan utama pemimpin sektor publik adalah melayani kepentingan umum. Pelayanan ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan, peraturan, dan penyediaan layanan. Mereka bertanggung jawab kepada pembayar pajak, instansi pemerintah, dan lembaga legislatif (DPR/DPRD). Ukuran keberhasilan meliputi dampak sosial, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika. Sektor publik tidak mencari keuntungan finansial.
Pada sektor swasta, pimpinannya, seperti dewan direksi, harus memaksimalkan nilai pemegang saham, profitabilitas, dan daya saing pasar. Kinerja mereka diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan, tingkat pengembalian investasi, dan pangsa pasar. Demi memaksimalkan hal-hal tersebut, pimpinan sektor swasta berupaya keras merancang strategi pemasaran produk, berinovasi, dan menggalakkan efisiensi. Tujuannya agar bisa bersaing di pasar.
2. Proses pengambilan keputusan
Pada sektor publik, pemimpin mengambil keputusan berdasarkan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang banyak liku-likunya, menurut tata aturan. Bukan hanya itu, pimpinan sektor publik kerap harus menghadapi lingkungan politik yang kompleks. Segala keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan umum, bukannya keselamatan organisasi (keberadaan organisasi biasanya sudah dijamin pemerintah dan bertahan untuk waktu lama)
Pada sektor swasta, pimpinannya lebih memiliki keleluasaan dalam memutuskan sesuatu. Perubahan dapat dilaksanakan secara cepat. Demikian pula tatkala merespons perubahan lingkungan. Pengambilan risiko dapat dilakukan tanpa terkungkung birokrasi. Pimpinan sektor swasta memang bertanggung jawab kepada pemegang saham. Meski demikian, keputusan yang dihasilkan lebih fleksibel dan berfokus pada keunggulan bersaing. Berbeda dengan sektor publik yang tidak perlu saing bersaing, sektor swasta harus berlomba dengan sesamanya agar survive.
3. Tujuan pertanggungjawaban
Perbedaan berikutnya adalah kepada siapa pertanggungjawaban ditujukan. Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab kepada lebih dari satu pemangku kepentingan, termasuk warga negara, pejabat yang mengangkat, konstituen, dan lembaga legislatif. Kinerja mereka sering kali ditelisik melalui audit, penyelidikan publik, dan liputan pers.
Sementara di sektor swasta, pimpinannya bertanggung jawab kepada pemegang saham, investor, dan karyawan. Kinerja diukur melalui laporan keuangan, kinerja saham, dan efisiensi operasional. Banyak korporasi yang mawarkan insentif berbasis kinerja seperti bonus dan stock option. Ini memotivasi pimpinan sektor swasta untuk memperbaiki kinerjanya.
4. Inovasi dan pengambilan risiko
Sektor publik lebih suka menghindari risiko lantaran dibatasi oleh peraturan, sorotan tajam pemangku kepentingan yang banyak jumlahnya, dan tuntutan agar uang pembayar pajak tak dihambur-hamburkan. Birokrasi juga kerap menghambat inovasi.
Hal ini berkebalikan dengan pemimpin sektor swasta. Mereka justru didorong untuk berani mengambil risiko dan berinovasi agar dapat memenangkan persaingan. Inovasi memang belum tentu berhasil. Namun tanpa inovasi, sudah pasti tidak berhasil.
5. Manajemen talenta
Kompensasi yang diterima pimpinan sektor publik dan juga bawahannya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.Setiap instansi tinggal mengikutinya tanpa diberi keleluasaan untuk membuat aturan masing-masing. Kompensasi kerap lebih rendah daripada di sektor swasta, tetapi jaminan kerja, pensiun, dan tunjangan sering kali langgeng dibandingkan sektor seasta. Fokus pemimpin adalah memotivasi pegawai melalui pekerjaan berorientasi tujuan yang lebih abstrak (nonfinansial). Mereka bisa menjelaskan kepada pegawainya bahwa pekerjaan mereka adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.
Sedangkan di sektor swasta, pemimpin memberikan tawaran gaji yang kompetitif, bomus berbasis kinerja, dan adakalanya stock option untuk menarik talenta unggul. Selain kompensasi yang besar, pemimpin korporasi banyak yang mengembangkan budaya belajar tanpa henti agar karyawan betah di perusahaan. Penerapannya berbeda-beda di setiap korporasii, dan ditentukan oleh korporasi itu sendiri.
#kepemimpinan #pemimpin #sektor publik #sektor privat #misi #pengambilan keputusan #pertanggungjawaban #inovasi #manajemen talenta
